Gedung Pandanaran

Sekarang SGPC kembali ke Semarang dengan gedung lama lainnya, yaitu sebuah gedung milik Pemkot bernama Gedung Pandanaran. Ia adalah salah satu dari dua kantor penting Pemkot Semarang setelah Gedung Balai Kota di Jalan Pemuda. Walau usianya terpaut setahun, secara historis Gedung Pandanaran tidak dibangun murni sebagai kantor pemerintah Pemkot Semarang.

Awalnya, gedung ini berdiri sebagai kantor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), sekaligus menjadi kantor sewa seperti tetangganya yaitu Griya Bina Artha yang muncul sedikit lebih lambat dan pionirnya Gedung Aspac. Pembangunannya dimulai sekitar awal 1992 dengan pemancangan pondasi; sementara konstruksi utama oleh Duta Graha Indah berlangsung dari Juli 1992 (bila tiada aral melintang) hingga rampung pada bulan Agustus 1993; Gedung BDNI Cab. Semarang diresmikan Gubernur Jawa Tengah H.M. Ismail pada 21 Agustus 1993. Direncanakan konstruksi gedung ini menghabiskan biaya Rp. 4 milyar saat direncanakan, kemungkinan bisa lebih tinggi lagi.

BDNI beroperasi selama hanya lima tahun di gedung ini; pada 1998 operasional bank tersebut dibekukan dan praktis gedung ini kosong. Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Semarang membeli gedung ini dari Badan Likuidasi Bank Indonesia sebesar 34,1 milyar rupiah dalam bentuk pinjaman Bank Jateng dan APBD, dan penggunaannya diresmikan oleh Walikota Semarang H. Sukawi Sutarip pada 13 Januari 2004. Proses penganggarannya diwarnai kontroversi tuduhan korupsi oleh beberapa aktivis.

Secara garis besar desain arsitektur, Gedung Pandanaran yang dirancang oleh tim arsitek kenamaan Atelier 6 tidaklah begitu spesial dan banyak dibahas. Bangunan berlantai delapan tersebut – saat diberitakan Suara Merdeka pada 6 Juni 1992 – dirancang menghadap ke Tugu Pemuda dan sempat diharapkan menyesuaikan dengan arsitektur di sekitar daerah Tugu Pemuda terutama Lawang Sewu. Ia memiliki luas lantai kasar, perkiraan Google Maps yang diukur SGPC, sebesar 5.094 m².

Sejak dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang, Gedung Pandanaran diisi oleh beberapa dinas pemerintah seperti Dinas Perpustakaan & Arsip (1 dan 2), Dinas Perikanan (3), Dinas Perindustrian (4), Komisi Pemilihan Umum (5), Dinas Koperasi & Usaha Mikro (7), Dinas Kebudayaan & Pariwisata (8) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (6).

Data dan fakta

Referensi

1. “Sesuai anjuran Pemda Jateng, Arsitektur Gedung BDNI akan berorientasi ke Lawang Sewu.” Suara Merdeka, 6 Juni 1992, hal. 3
2. “Pengelolaan Manajemen PT Bank Indovina dipercayakan pada BDNI.” Suara Merdeka, 23 Agustus 1993, hal. 10
3. Iklan Peresmian Gedung BDNI Semarang. Suara Merdeka, 23 Agustus 1993, hal. 9
4. “Gedung Pemkot cacat hukum, Sukawi Sutarip membantah.” KOMPAS Jawa Tengah, 25 November 2004, hal. 2
5. “Ihwal pembelian gedung eks BDNI, Pemkot Semarang tak tahu ada keputusan Menkeu.” KOMPAS Jawa Tengah, 26 November 2004, hal. 2

Lokasi