Kantor Pemerintah di Denpasar, sebuah sejarah kronologis

Denpasar, ibukota dan kota terbesar di Provinsi Bali yang berpenduduk hampir 1 juta jiwa (data Badan Pusat Statistik). Sebuah kota yang sarat dengan budaya, dan merupakan salah satu motor pariwisata Bali, karena dekat dengan Kuta dan Jimbaran, dan tak hanya itu, Sanur sebagai salah satu tempat wisata top di Pulau Seribu Pura menjadi bagian dari kota Denpasar.

Sebenarnya Denpasar tidak kalah kayanya soal arsitektur, tetapi berbeda dengan daerah lain, karena batasan hukum spasial disini, maka Denpasar tidak memiliki gedung-gedung tinggi. Namun, di balik keterbatasan tersebut, SGPC menemukan bahwa sebenarnya bangunan yang tak signifikan tersebut menyimpan banyak kisah yang sayang bila dilewatkan, sehingga lahirlah proyek SPEED. SPEED bukan soal kecepatan mobil, melainkan upaya blog ini mendata sejarah pembangunan di kota Denpasar.

Berikut merupakan gedung-gedung yang SGPC telah temukan jalan sejarahnya berdasarkan berita-berita/artikel di koran maupun majalah. Jenis gedung di Denpasar yang banyak terdata dan dibahas oleh SGPC terdiri dari tiga jenis: kantor terutama kantor bank dan kantor pemerintah, hotel-hotel terutama jenis resort, serta pusat belanja dan ruko/rukan. Hotel-hotel terutama resort di Sanur SGPC akan tambahkan lain hari, karena jumlahnya cukup banyak. Beberapa gedung mimin SGPC angkut sebagai artikel tersendiri. Karena besarnya lingkup sejarah gedung-gedung di Denpasar akan sangat banyak dan beragam, akan dipecah ke beberapa bagian sesuai dengan jenis gedungnya, yang bagian ini adalah untuk kantor pemerintah.

Perubahan pada artikel ini akan terjadi secara rutin mengingat mimin blog ini harus ke Denpasar demi menggali arsip. Jika SGPC menemukan salah satunya, akan ditambah lain hari.

Kantor Pemerintah di Niti Mandala

Seperti yang SGPC singgung sebelumnya, akan ada dua jenis perkantoran yang akan dibahas di bagian ini, yaitu kantor pemerintah dan bank karena jenis perkantoran ini yang sangat sering dijumpai beritanya atau desain arsitekturnya signifikan. Kebanyakan dari gedung yang dimaksud dibangun pada tahun 1970an hingga 1990an dengan arsitektur bermacam-macam, dan berbeda dengan hotel/resort yang sering mendapat perhatian insan arsitektur asing yang bahkan membuat pecinta arsitektur Indonesia enggan menulis data sejarahnya dalam bahasa nasional, topik ini sebenarnya jarang. SGPC membaginya ke dalam 2 bagian.

Tahun 1970an perkembangan gedung-gedung di Denpasar masih didominasi hotel yang kecipratan demam pariwisata konferensi Pacific Asia Travel Association tahun 1974. Di luar itu, sebenarnya bibit-bibit dari pembangunan Civic Centre Renon mulai terlihat.

Niti Mandala Renon (1970an-1979)

Niti Mandala merupakan kawasan yang diciptakan khusus sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali sejak masa Pembangunan Lima Tahun kedua (Repelita II, 1974-79). Ya, agak disayangkan blog ini masih belum meneliti sejarah dan asal usul dari proyek kolosal yang ditujukan sebagai tempat baru Pemprov Bali setelah dipindahkan dari Singaraja. Cukup banyak gedung-gedung yang didirikan di daerah yang diberi nama Civic Center Renon ini, namun SGPC baru mampu mendata beberapa.

Beberapa gedung terawal yang SGPC sanggup untuk data di kawasan Niti Mandala adalah Gedung Keuangan Negara, kantor Gubernur Bali, kantor pos Denpasar Renon, TVRI Denpasar dan gedung BKKBN. GKN mimin bahas secara terpisah karena datanya cukup lengkap. Singkatnya disini, gedung ini dibangun dalam tiga tahap selama sepuluh tahun dari tahun 1974 hingga 1984.

Dua tahun setelah GKN dibangun, sejak Januari 1975 dilaporkan dilakukan pembebasan lahan untuk membangun kantor pos giro dan sentral Denpasar pengganti kantor di Jalan Surapati. Lahan tersebut disebutkan seluas 50 are (5.000 m²) dan ditujukan untuk memperluas operasional dan pelayanan pos dan giro di Pulau Dewata. Catatan Departemen Penerangan di buku Sejarah Pos & Telekomunikasi Indonesia terbitan 1980 menyebutkan bahwa kantor pos tersebut diresmikan pada tanggal 21 Juni 1978. Sekarang gedung ini masih difungsikan sebagai kantor pos.

Sementara itu, pada tahun 1976 Televisi Republik Indonesia membangun studio baru seluas 2.572 m² di lahan seluas 3,1 hektar di timur laut kawasan Niti Mandala, tepatnya di pertigaan Jalan Cok Agung Tresna/Merdeka/Moh. Yamin. Proyek senilai 420 juta rupiah (nilai 1977, sekarang setara Rp. 18,7 milyar rupiah) tersebut dibangun di tahun anggaran 1975/76 hingga tahun anggaran 1976/77, dan diserahkan per 31 Oktober 1977.

Awalnya, studio ini belum dilengkapi dengan lab cuci film – karena saat itu, belum ada camcorder sehingga liputan berita masih pakai film – dan tanpa lab cuci film sama dengan tidak bisa siaran berita. Seharusnya, TVRI Denpasar bisa siaran mulai tahun 1977, namun keterlambatan pengantaran perlengkapan siaran membuatnya baru bisa siaran mulai 17 Juli 1978 (siaran nasional dari Jakarta sudah mengudara sebelum-sebelumnya).

Selain studio TVRI, di tahun 1970an Pemprov Bali juga membangun kantor Gubernur, tiga bangunan berlantai tiga di petak utara Lapangan Renon sekarang. Data di Majalah Konstruksi edisi Januari 1979 menyebutkan pembanguannya yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan, selesai pada tahun 1978. Gedung tambahannya tidak jelas kapan dibangun.

Menjelang tahun 1979, Niti Mandala kembali mendapat tambahan gedung, namun dari Bank Dunia untuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tanah seluas 1,5 hektar. Terdiri dari tiga bangunan, yaitu sebuah gedung berlantai 3 (luas lantai total 1.036 m²), gedung bidan dan aula (balai penataran KB) yang sama-sama berlantai dua. Gedung bidan inilah yang selanjutnya menjadi Politeknik Kesehatan Denpasar Jurusan Keperawatan.

Ketiganya selesai dibangun di tahun tersebut dan diresmikan oleh Soewardjono Soerjaningrat, Menteri Kesehatan RI merangkap Ketua BKKBN pada 28 September 1979. Biaya konstruksi gedung tersebut Rp. 328,5 juta (1979, setara Rp. 11,2 milyar nilai 2023).

Niti Mandala 1980an-sekarang

Dasawarsa 1980an menandakan lebih banyak gedung-gedung yang dibangun di kawasan Civic Centre Renon, memindahkan banyak instansi Pemprov Bali yang saat itu masih berada di Singaraja atau terpencar di Denpasar. Tetapi, di wilayah ini berdiri kantor-kantor niaga maupun bank/asuransi di kawasan ini. Itu semua akan dibahas di bagian selanjutnya.

Beberapa gedung yang mimin bisa bongkar informasinya terdiri dari kantor Dinas Kesbangpol, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, kantor DPRD Bali, Kejaksaan Negeri Bali, Gedung Wanita Nari Graha dan kantor baru Bank Indonesia. Informasi mengenai gedung DPRD Bali serta Bank Indonesia ternyata cukup untuk SGPC bahas secara terpisah.

Pertama adalah Dinas Pariwisata. Tidak banyak catatan yang didapatkan dari gedung ini, namun buku kegiatan DPRD Provinsi Bali 1982 mencatat bahwa gedung yang berlokasi di barat bakal kantor mereka itu direncanakan menghabiskan 408 juta rupiah (1982, setara Rp. 9,9 milyar nilai 2022) dan mulai dibangun Agustus 1981. Tidak disebutkan kapan gedungnya selesai dan diresmikan.

Menyusul selanjutnya adalah kantor Dinas Kesatuang Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang sepertinya dulu adalah kantor Dinas Perhutanan. Gedung kecil berlantai dua dan menghabiskan 106,5 juta rupiah (1982, setara Rp. 2,6 milyar nilai 2022) ini diresmikan oleh Kepala Dirjen Kehutanan Soedjarwo pada 20 September 1982. Gedung tambahan di belakangnya sudah dibangun di lain waktu, dan Dinas Perhutanan sekarang menempati gedung besar di timur Lapangan Niti Mandala.

Gedung Wanita Nari Graha merupakan gedung lain yang dibangun didalam kawasan Niti Mandala, dibangun mulai 9 Juli 1982 hingga 7 Maret 1983, alias 9 bulan pengerjaan. Gedung ini diperuntukkan sebagai kantor wilayah Dharma Wanita untuk Provinsi Bali, terdiri dari gedung kantor berlantai dua dan wantilan umum. Biaya yang dihabiskan untuk membangun gedung ini sebesar Rp. 282.769.000,- (1982, setara Rp. 6 milyar nilai 2022).

Menyusul dua tahun kemudian adalah kantor Dinas Sosial, berlokasi di Jalan Cok Agung Tresna dekat Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Gedung berbentuk L terbalik ini hanya memiliki dua lantai dengan desain arsitektur khas Bali seperti halnya gedung-gedung lainnya di kawasan ini. Pembangunannya disebutkan bertahap, dengan anggaran 1983/84 dan 1984/85, totalnya 477 juta rupiah. Kantor Dinsos Bali akhirnya diresmikan Menteri Sosial Nani Soedarsono pada tanggal 3 Agustus 1985.

Sepuluh tahun kemudian setelah beberapa dinas yang SGPC tidak sebut karena keterbatasan informasi, giliran Kejaksaan Tinggi Bali menyusul pindah ke kawasan Renon, dengan menempati sebuah gedung berlantai dua dengan luas lantai 3.000 m². Gedung berbentuk U tersebut dibangun oleh perusahaan bernama PT Hakim Sentosa mulai Maret 1994 hingga selesai pada bulan Desember 1994.

Peresmian gedung baru Kejati Bali dilaksanakan pada 16 Januari 1995 oleh Jaksa Agung H. Singgih, SH. Sepanjang tahun 2020-2022, Kejaksaan Tinggi memperluas operasionalnya; bangunan berlantai tiga dibangun di atas lahan bekas Gudang Induk Pemprov Bali, serta mengakuisisi bekas lahan Pusat Penelitian Hortikultura Denpasar.

Kantor Pemerintah Luar Niti Mandala

Sebenarnya banyak kantor-kantor pemerintah provinsi yang berdiri di luar Niti Mandala Renon, tetapi jumlahnya tak banyak yang terdata oleh SGPC melalui koran dan majalah. Entah apa alasannya instansi tersebut tidak berkantor di tempat yang disediakan, tetapi terserah pemerintah mau menempatkan perangkat daerahnya di mana.

Dahulu, sebelum dibangunnya Mangupura, Pemprov Badung berkantor di dalam kota Denpasar. Namun, karena keterbatasan informasi, SGPC hanya bisa membahas gedung yang sudah terdata terlebih dahulu. Gedung Otoritas Jasa Keuangan Regional VIII dibahas terpisah.

Gedung Merdeka

Bergeser ke barat daya dari kantor OJK sekarang. Berlokasi di dekat Lapangan Puputan Badung, Jalan Surapati, Kota Denpasar, Gedung Merdeka adalah bangunan lantai tiga bergaya modern vernakular yang punya sejarah sulit. Mulai dibangun di tahun 1972, Gedung Merdeka yang didanai oleh patungan instansi pariwisata, Pemerintah Daerah Badung dan Veteran Republik Indonesia.

Awalnya dibangun oleh perusahaan swasta bernama PD Bhakti Utama, konflik internal dan kesulitan biaya menjadi alasan proyek tersebut berlangsung lama sehingga baru selesai dibangun pada 1976, setelah setahun sebelumnya, Pemda Badung mengambil alih pembangunan. Gedung Merdeka diresmikan pada 20 September 1976, setelah dipelaspas (diupacarai) 10 hari sebelumnya. Proyek ini total menghabiskan biaya Rp. 106.386.202,- (1976, setara 5,1 milyar rupiah per 2022)

Saat ini Gedung Merdeka digunakan oleh Pemkot Denpasar sebagai kantor Dinas Pariwisata dan galeri seni, selain mempertahankan fungsi awalnya sebagai kantor organisasi veteran dan profesional.

Radio Republik Indonesia

Radio publik Radio Republik Indonesia (RRI) beroperasi di Kota Denpasar sejak 9 November 1950 dan awalnya berada di sebuah gubuk di Jalan Melati No. 43, sebelum tiga tahun kemudian pindah ke bekas rumah tentara KNIL Belanda di Jalan Melati No. 49, dimana sampai saat ini masih eksis dan disebelahnya sudah dibangun auditorium.

Di tahun-tahun awal keberadaannya, RRI Denpasar akan dijanjikan sebuah gedung baru di Jalan Hayam Wuruk, yang lebih luas dari lokasinya di bekas rumah tentara KNIL. Proyek tersebut sudah berlangsung sejak 1954, namun per 1960 mangkrak karena pemerintah pusat tidak menganggarkan pembangunannya. Baru pada tahun anggaran 1979/80 dilanjutkan hingga sekitar musim tahun anggaran 1986/87, dengan biaya Rp. 845.090.995,- (1985, setara Rp. 16 milyar nilai 2022) dan dibangun bertahap juga. Menteri Harmoko meresmikan gedung baru RRI Denpasar pada tanggal 16 Juli 1985, setelah 9 bulan RRI Denpasar mengudara di lokasi ini.

Eks Civic Centre Badung/Civic Centre Kota Denpasar

Di bekas Civic Centre Badung, Jalan Lumintang Denpasar, SGPC baru bisa membahas kantor DPRD Badung. Kantor DPRD Badung mulai dibangun dari tahun anggaran 1984/1985 hingga 1987/88 secara bertahap dengan biaya pembangunan 810 juta rupiah (1988, setara Rp. 13,2 milyar nilai 2022). Sayang, tidak ada detil lengkap mengenai struktur dan bahkan lokasi pastinya, karena gedung yang dimaksud sudah hancur karena kerusuhan pasca-pemilihan Presiden 1999.

Gedung-gedung lainnya

Agaknya cukup sedikit kantor pemerintah baik pusat maupun daerah yang terdata oleh blog ini, karena keterbatasan yang ada terkait data dan juga lama penelusuran korannya. Selain itu, kalaupun ada, tidak semua menyebutkan detail arsitektural maupun informasi yang disediakan.

Dari lapangan Puputan di Denpasar, markas Komando Daerah Militer IX/Udayana punya data sedikit lengkap mengenai sejarah awal kemunculan gedung ini. Dikabarkan oleh harian Nusa Tenggara bahwa gedung ini dibangun oleh PT Pulau Mas Utama, sebuah kontraktor lokal, sementara perancangan arsitektur dan strukturnya dilakukan oleh biro dari Surabaya, PT Cipta Bagus Utama, bersama dengan Wiratman & Associates.

Makodam IX/Udayana di Jalan Udayana ini mulai dibangun dalam sebuah upacara pengecoran beton pertama oleh Pangdam Mayjen TNI D. Soetarto pada 1 Agustus 1985. Disebutkan, tahap pertama pembangunan berupa blok 2 dan 3 direncanakan berlangsung dari Agustus 1985 hingga Januari 1987. Di depan gedung ini terdapat sebuah plakat peresmian yang mungkin mengarah ke tanggal peresmian gedung ini, namun karena faktor keamanan dan keselamatan, SGPC tidak bisa pastikan.

Balai Arkeologi Denpasar, badan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan yang mengurus penelitian dan pelestarian peninggalan purbakala untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, berdiri sejak 19 Agustus 1980 di Jalan Belimbing. Namun, SGPC tidak bisa menentukan lokasi pasti balai ini. Tetapi, baru dua tahun berkantor di Jalan Belimbing, gedung baru Balai Arkeologi Denpasar di Jalan Raya Sesetan mulai dibangun dengan anggaran sebanyak Rp. 184,7 juta (1982, setara Rp. 4,4 milyar nilai 2023) dan baru selesai dan bisa ditempati mulai Juli 1983, dengan harapan memperlancar kegiatan pelestarian arkeologi di Bali dan Nusa Tenggara. Gedung tersebut penggunaannya diresmikan pada 12 September 1985.

Pada tahun 1989, sekitaran April 1989, Perpustakaan Daerah Bali di Jalan Teuku Umar sudah berdiri dan mulai melayani masyarakat. Namun, baru diresmikan 30 Maret 1991. Perpusda berlokasi di lahan tersebut hingga dipindah ke lokasi baru yang lebih kecil di Renon sejak Januari 2017.

Referensi

1. Lim (1976). “Setelah Tersendat-sendat, akhirnya….. Gedung Merdeka Diresmikan.” Bali Post, 12 September 1976, hal. 1
2. “Gedung Dinas Kehutanan Prop. Bali Diresmikan: Sekitar 80 Juta Hektar Tanah Belum Dimanfaatkan.” Bali Post, 21 September 1982, hal. 1 dan 7
3. “Menteri Sosial Resmikan Gedung Kanwil Depsos Bali: Pembangunan di Bidang Sosial Berjalan Semakin Cepat dan Kompleks.” Nusa Tenggara, 5 Agustus 1985, hal. 1 dan 8
4. “Gedung Wanita Nari Graha.” Bali Post, 12 April 1983
5. “TVRI Denpasar Medio Maret siaran percobaan.” Nusa Tenggara, 9 Februari 1978, hal. 1 dan 3
6. “Kantor Pos/Sentral Giro Gab. Denpasar Akan Dipindah ke Civic Centre.” Bali Post, 23 Januari 1975
7. Daftar Proyek Yang Dikerjakan Oleh PT. Pembangunan Perumahan. Majalah Konstruksi, Januari-Februari 1979, hal. 27
8. Direktorat Postel Departemen Perhubungan (1980). “Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia.” Jakarta: Direktorat Postel Departemen Perhubungan, hal. 155
9. “Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, periode tahun 1977/1982”. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali, 1982. Halaman 74-75
10. “Harus Mampu Menganalisa Benda Bersejarah: Balai Arkeologi Denpasar diresmikan.” Bali Post, 20 Agustus 1980
11. “Dirjen Kebudayaan Prof. Dr. Haryati Soebadio: Bali Sangat Kaya Dengan Peninggalan Sejarah.” Nusa Tenggara, 13 September 1985, hal. 1 dan 7
12. “Panglima Resmikan Pembangunan Makodam Udayana Yang Baru.” Nusa Tenggara, 2 Agustus 1985, hal. 1 dan 7
13. “Kamis Besok, Menteri Penerangan Harmoko Resmikan Gedung RRI Stasiun Denpasar Bernilai Rp. 845 Juta Lebih.” Bali Post, 15 Juli 1985, hal. 2
14. “Gedung DPRD Badung Diresmikan.” Bali Post, 18 Agustus 1988
15. “Perpustakaan Wilayah Yang Belum Dikenal.” Bali Post, 9 April 1989
16. Humas Radio Republik Indonesia (2020). “Sejarah Singkat LPP RRI Denpasar“. Denpasar: Radio Republik Indonesia. Diakses 26 Oktober 2022 (arsip)
17. “TVRI Denpasar Mulai Hari Ini Memproduksi Siaran.” Bali Post, 17 Juli 1978
18. “Menteri Kesehatan Resmikan Kantor BKKBN Bali: Sistem Pendekatan KB di Bali Paling Baik di Indonesia.” Bali Post, 29 September 1979
19. “Diresmikan, Gedung Balai Arkeologi: Bali Kaya di Bidang Peninggalan Sejarah.” Bali Post, 13 September 1985
20. “Jaksa Agung Singgih: TOC tuntut jaksa profesional.” Bali Post, 17 Januari 1995, hal. 1 dan 11

Lokasi

See full screen