Gedung Ombudsman Republik Indonesia

Gedung Ombudsman RI adalah kantor utama dari Ombudsman Republik Indonesia, sebuah instansi yang mengurus operasional pemerintah, berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said, dihimpit oleh H-Tower dan Binakarsa Tower. Gedung berlantai 8 tersebut awalnya dibangun sebagai Gedung UPPINDO sebagai kantor pusat keempat dan terakhir UPPINDO – Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia. UPPINDO berdiri sejak 1972 sebagai lembaga pembiayaan kredit sebelum beralih status sebagai bank pada tahun 1993 hingga dibubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2004 setelah dibekukan tahun 1998. Pasca-pembekuan, gedung ini langsung disita Departemen Keuangan.

Gedung UPPINDO dibangun oleh Adhi Karya mulai Januari 1987 dan selesai pada Juni 1988 setelah molor selama sebulan karena pembenahan desain interior. Ia diresmikan oleh Gubernur BI Adrianus Mooy pada Rabu malam tanggal 3 Agustus 1988. Pembangunan gedung ini menghabiskan biaya sebesar Rp. 9,7 milyar (1988).

Pasca pembekuan UPPINDO oleh BPPN dan semakin menonjolnya popularitas media-media online, gedung ini mulai identik sebagai satu dari beberapa gedung terkait aktivitas pemberantasan korupsi di Indonesia (selain gedung KPK eks Bank Papan Sejahtera). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mulai menggunakan gedung ini sebagai pusat sidangnya sejak Desember 2004, dengan sidang pertama terkait kasus korupsi Gubernur Aceh Abdullah Puteh.

Tiga bulan sebelumnya, gedung Uppindo rusak oleh serangan bom Kedubes Australia pada 9 September 2004, bersama beberapa gedung lainnya. Berdasarkan laporan web berita hukum Hukumonline.com, Gedung UPPINDO sudah ditempati Ombudsman Republik Indonesia sejak 18 Mei 2011. Pengadilan Tipikor sendiri yang hanya memakai 2 lantai gedung pindah ke Kemayoran sejak November 2015 karena kekurangan ruang, sementara lembaga-lembaga negara lain sudah menempati kantor sitaan BPPN ini.

Pada tanggal 6 September 2019, satu dari tiga lift yang dipasang di gedung ini, jatuh dari lantai 5. Keenam penumpang lift nahas tersebut selamat, tetapi peristiwa ini terjadi diduga karena kegagalan rem pada lift. Kejadian tersebut baru ramai saat kejadian tersebut diungkit oleh salah satu anggota Ombudsman RI saat itu (baca twit retorisnya di atas). Pihak Ombudsman RI mengakui bahwa mereka tidak bisa mengadakan penggantian lift Gedung Ombudsman RI karena Kemenkeu tidak merestui anggaran tersebut. Di sisi lain, dua lift yang tersisa dikabarkan dalam keadaan “sakit”.

Arsitektur dan teknis

Gedung Ombudsman RI dirancang oleh tim arsitek dari Ciriajasa, dengan tampilan yang nyaris mengotak dan “reguler” untuk menonjolkan sisi legibilitas (kemudahan dilihat) dan fungsi (form follow function). Alasannya sederhana, pertama untuk memaksimalkan penggunaan ruang kantor, berbaur dengan gedung di sebelahnya, dan memaksimalkan pengguna jalan untuk menemukan Gedung Ombudsman RI. Maksimasi legibilitas tersebut dicapai dengan memotong bagian ujung gedung, membentuk dua sudut, dan sisi gedung ini diberi lapis kaca hitam. Untuk memperkuat sisi monumentalnya, kedua sisi terpanjang diberi core. Core tersebut digunakan sebagai ruang fasilitas air handling unit dan tangga darurat.

Secara struktur, gedung ini menggunakan pondasi Franki, struktur rangka beton bertulang frame terbuka (open frame), dengan penggunaan beton pratekan. Finishing luar bangunan berupa kaca dan lapis keramik cukup mendominasi penampilan gedung. Dalam artikel Majalah Konstruksi, lantai dan plafon diberikan motif logo Uppindo, namun penulis belum mengetahui apakah pihak Pengadilan Tipikor atau Ombudsman RI sudah mencabut motif tersebut saat gedung tersebut difungsikan kembali.

Dalam artikel yang sama, susunan penggunaan lantai gedung ini saat selesai dibangun adalah lobi lantai 1, 2-5 adalah kantor Uppindo, 6 adalah kantor pejabat Uppindo dan lantai 7 adalah lantai serbaguna. Kini keseluruhan gedung sudah diisi oleh Ombudsman Republik Indonesia, bahkan lantai serbaguna sudah menjadi kantor.

Selengkapnya mengenai garis besar gedung era 1980an dapat anda baca di artikel ini

Data dan fakta

Referensi

1. Muhammad Zaki (1988). “Gedung PT UPPINDO: Di daerah segi tiga emas”. Majalah Konstruksi, September 1988.
2. qom (2004). “BPPN Resmi Likuidasi 50 BBO/BBKU”. Detikcom, 27 April 2004 (arsip)
3. umi (2006). “PN Tipikor Mulai Berbenah, Siap Tambah Ruang Sidang”. Detikcom, 9 Maret 2006. (arsip)
4. Inu (2011). “ORI ‘Hampiri’ Pengadilan Tipikor”. Hukum Online, 20 Mei 2011. (arsip)
5. Ambaranie Nadia Kemala Movanita (2015). “Akhir Oktober, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pindah ke Senen” Kompas.com, 5 Oktober 2015. (arsip)
6. “Bom di Kedubes Australia: Sedikitnya 10 Gedung Rusak”. Detikcom, 9 September 2004. (arsip)
7. “Bom Mengguncang di Depan Kedubes Australia”. Liputan 6 SCTV, 9 September 2004. (arsip)
8. Chandra Iswinarno (2019). “Lift Gedung Ombudsman RI Anjlok Dari Lantai 5, Enam Penumpang Selamat“. Suara.com, 6 September 2019. Diakses 9 September 2019. (Arsip)
9. M.G. Noviarizal Fernandez (2019). “Lift Rusak, Anggota Ombudsman Ngamuk di Twitter“. Kabar24 Bisnis Indonesia, 8 September 2019. Diakses 9 September 2019. (Arsip)
10. Lani Diana Wijaya; Febriani (editor) (2019). “Lift di Gedung Ombudsman Terjun Bebas, Alvin Lie: Anggaran Minim“. TEMPO.co, 9 September 2019. Diakses 9 September 2019. (Arsip)
11. Lani Diana Wijaya; Dwi Arjanto (editor) (2019). “Lift di Kantor Ombudsman RI Mendadak Anjlok, Ini Sebabnya“. TEMPO.co, 9 September 2019. Diakses 9 September 2019. (Arsip)
12. “Uppindo perhatikan fungsinya sebagai agen pembangunan.” Harian Ekonomi “Neraca”, 5 Agustus 1988, hal. 6

Lokasi